Model manajemen transisi pemerintahan kali ini jauh lebih direktif ketimbang pada masa transisi 10 tahun lalu.

Sultan Hamengku Buwono X meminta para lurah atau kepala desa di DIY menjaga netralitas dalam Pemilu 2024.

Berbagai pihak akan tetap menjaga keutuhan bangsa. Sebab, tak semestinya NKRI yang tersusun dari masyarakat yang beragam dipecah belah hanya karena perhelatan pemilu.

Pendidikan politik yang seimbang dan obyektif dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum tanpa membuka ruang bagi kampanye politik di sekolah.

Penegakan hukum terpadu menjadi harapan mencegah dan menangani polarisasi politik, politik identitas, dan politik uang. Semua demi Pemilu 2024 yang luber jurdil.

Setidaknya 56 persen responden jajak pendapat merasa khawatir akan adanya polarisasi pada masa Pemilu 2024. Pemerintah dan elite politik diharapkan punya komitmen serius untuk mencegah keterbelahan.

Riset Laboratorium Psikologi Politik Fakultas Psikologi UI menemukan polarisasi politik di masyarakat nyata dan didorong oleh sentimen agama.

Menjelang Pemilu 2024 ini diperlukan langkah taktis dan strategis untuk meredam berbagai riak ketegangan yang bisa mengarah pada praktik pembelahan, seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya. Perlu peran masyarakat sipil.