Ketidakselarasan ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kebingungan di kalangan petugas di tingkat TPS.

Sebelumnya hal ini telah menuai kritik dari Perludem karena ada keputusan KPU yang mempersulit calon kepala daerah baru.

Putusan MK menjadi angin segar bagi pasangan calon baru untuk berkompetisi dalam Pilgub Sumsel.

Revisi peraturan KPU yang mengakomodasi putusan MK untuk menurunkan ambang batas pencalonan memenuhi harapan publik.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menjamin perubahan PKPU mengikuti putusan MK.

Untuk menghindari spekulasi publik, DPR mengagendakan konsultasi revisi PKPU itu pada hari Minggu ini.

Apakah KPU akan tetap mengikuti putusan MK atau justru masih ada celah yang bisa diakali?

Kekhawatiran publik bahwa KPU tak menepati janji merupakan suatu hal yang wajar. Sebab, KPU memiliki preseden buruk.