Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
pidana korporasi
Penegakan hukum di sektor sumber daya alam di Kalimantan Selatan, khususnya terkait pertanggungjawaban korporasi, masih belum optimal. Kendati tren penindakan meningkat, hukuman yang diberikan belum memberikan efek jera.
Bagikan
Penegakan Hukum Sektor SDA di Kalsel Belum Optimal
Penegakan hukum di sektor sumber daya alam di Kalimantan Selatan, khususnya terkait pertanggungjawaban korporasi, masih belum optimal. Kendati tren penindakan meningkat, hukuman yang diberikan belum memberikan efek jera.
Nusantara
路
Penanganan Perkara Pidana Korporasi Dioptimalkan
Politik & Hukum
路
PT DGI Dihukum Bayar Rp 85,4 Miliar
Politik & Hukum
路
PT DGI Dituntut Bayar Rp 188,73 Miliar
Politik & Hukum
路
KPK Dalami Keterlibatan Korporasi
Politik & Hukum
路
Iklan
KPK Pertimbangkan Gunakan Pidana Korporasi
Politik & Hukum
路
Iklan