Kemenhub merevisi Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 terkait dengan kewenangan atas penentuan tarif ojek daring. Pedoman penghitungan biaya jasa yang sebelumnya ditetapkan oleh Menhub akan diputuskan oleh gubernur.

Meski mudik tetap dilarang, pemerintah kemungkinan akan membuka kembali layanan transportasi di tengah pandemi Covid-19. Upaya ini dilakukan untuk menyelamatkan ekonomi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Pelonggaran pembatasan penerbangan bagi pebisnis yang tengah dipertimbangkan pemerintah dianggap tidak akan berpengaruh signifikan.

Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya meminta pihak kepolisian bersikap tegas dalam pengawasan dan penindakan atas pelanggaran yang terjadi saat penerapan PSBB di DKI Jakarta.

Dua aturan berbeda dari pemerintah terkait ojek daring selama PSBB diperjelas. Ojek daring hanya untuk membawa barang sesuai Permenkes.

Permenhub 18 Tahun 2020 dinilai ambigu. Selain itu, regulasi tersebut bertentangan dengan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020. Padahal, peraturan itu selevel. Ini membuat pelaku yang menerapkannya di lapangan jadi bingung.