Geger Permenhub 18, dari Yang Ambigu hingga Bikin Bingung

Permenhub 18 Tahun 2020 dinilai ambigu. Selain itu, regulasi tersebut bertentangan dengan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020. Padahal, peraturan itu selevel. Ini membuat pelaku yang menerapkannya di lapangan jadi bingung.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pengemudi ojek daring mengantar penumpang di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB mulai Jumat (10/4) hingga 14 hari ke depan untuk menekan penyebaran virus korona baru yang menyebabkan penyakit Covid-19. Selama PSBB diterapkan, ojek daring hanya dapat mengantarkan logistik distribusi barang.

Sabtu pekan lalu, Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Peraturan itu ditandatangani Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan pada 9 April 2020.

Sejumlah kalangan geger dan bingung dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18/2020 (Permenhub 18) tersebut. Mereka bahkan meminta Kementerian Perhubungan mencabut atau merivisi Permenhub 18 itu.