Kompas.id

permenaker no 5/2023

Permenaker No 5/2023 mulai berlaku 8 Maret 2023. Dengan masa berlaku enam bulan, penerapan peraturan ini semestinya berakhir pada 8 September 2023. Kalangan buruh mendesak kejelasan tentang tenggat pemberlakuannya.

Bagikan

Buruh Khawatir Aturan Pelonggaran Berlanjut Tanpa Tenggat

Permenaker No 5/2023 mulai berlaku 8 Maret 2023. Dengan masa berlaku enam bulan, penerapan peraturan ini semestinya berakhir pada 8 September 2023. Kalangan buruh mendesak kejelasan tentang tenggat pemberlakuannya.

Dugaan Pelanggaran Pemotongan Upah Buruh Bermunculan

Dalam pelaksanaan Permenaker No 5/2023, diduga terdapat sejumlah pelanggaran, antara lain perusahaan memberlakukan aturan sepihak dan upah buruh dipotong hingga di bawah standar minimum.

Posisi Buruh Kian Terimpit

Penyesuaian waktu kerja dan pengupahan oleh perusahaan harus berdasarkan kesepakatan dengan pekerja. Namun, di beberapa perusahaan hal itu dilakukan secara sepihak.

Buruh Tolak Pemotongan Upah

Buruh mendesak pemerintah membatalkan regulasi yang mengatur pemotongan upah. Pemerintah berdalih aturan itu dibuat sebagai bentuk antisipasi agar perusahaan tidak melakukan PHK secara sepihak.

Demo Buruh Padat Karya Tuntut Pencabutan Permenaker No 5/2023

Buruh dari berbagai serikat pekerja berunjuk rasa di depan Kemenaker di Jakarta. Mereka menuntut Menteri Tenaga Kerja mencabut Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.

Iklan

Sepuluh Kelompok Pekerja Tolak Permenaker No 5/2023

Permenaker No 5/2023 masih menuai pro-kontra. Kali ini kelompok serikat pekerja/buruh menyuarakan penolakannya. Pemerintah diharapkan punya solusi lain mengatasi ketidakpastian ekonomi global yang fokus ke industri.

THR dan Jaminan Sosial Tetap Harus Dibayarkan kepada Pekerja

Pemerintah menekankan agar perusahaan padat karya berorientasi ekspor yang akan menggunakan Permenaker No 5/2023 untuk tetap membayar tunjangan hari raya, jaminan sosial, dan kompensasi hak pekerja lainnya.

Aturan Penyesuaian Upah dan Waktu Kerja Menuai Pro-Kontra

Pemerintah membolehkan perusahaan industri padat karya berorientasi ekspor menyesuaikan jam kerja dan upah. Keputusan itu dinilai membutuhkan pengawasan yang ketat dari pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Iklan