Ini tentang mereka yang dibuang rezim, tak diakui negara, dan berkelana mencari suaka. Meski begitu, cinta mereka kepada Indonesia selalu menyala.

Di tengah kekhawatiran penyusupan paham radikal, bisa dimengerti muncul saran untuk mengaktifkan kembali skrining alias litsus di instansi pemerintah/negara. Acuannya harus jelas, terukur, obyektif, logis, dan etikal.

Komnas HAM mengungkapkan, para eksil butuh rehabilitasi terhadap nama baik mereka, kemudahan memperoleh kembali status warga negara Indonesia, dan pemulihan aset mereka di Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menegaskan bahwa ia sudah meminta Dhahana Putra yang baru dilantik sebagai Dirjen HAM untuk mengawal pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo berupaya melunasi utang sejarah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu melalui non-yudisial.

Perayaan Tahun Baru Imlek sempat dilarang selama tiga dekade pada masa Orde Baru. Peristiwa Oktober 1965 dan dugaan keterlibatan Tiongkok menjadi penyebabnya. Namun, pada masa reformasi Presiden Gus Dur mulai menjamin hak-hak kultural komunitas Tionghoa hingga terjaga kini.

Buku ini mengajak kita belajar dari sejarah kelam kekerasan kolektif masa lalu, sebagai bekal membangun hidup masa depan yang lebih toleran, manusiawi, damai, dan aman. Masyarakat yang menghidupi nilai-nilai Pancasila.

Narasi kekerasan peristiwa 1965 masih menjadi kontroversi. Untuk menghadirkan narasi itu ke ruang belajar-mengajar, guru perlu menggali aneka macam referensi penelitian dan sumber-sumber buku bacaan.