Dorong Rekonsiliasi agar Beban Sejarah Tak Berlarut-larut
Rekonsialiasi atas peristiwa 1965 perlu dilakukan agar bangsa Indonesia tidak terbebani dengan sejarah kelam yang tak terselesaikan. Presiden dapat membantu dengan memberi rehabilitasi terhadap ribuan tahanan politik
Aparat kepolisian mengamankan aksi massa yang menuntut pembubaran kegiatan Simposium Nasional dengan tema "Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan" yang berlangsung di Hotel Aryaduta Jakarta, Senin (18/4/2016). Massa merasa seluruh peserta simposium adalah komunis dan merasa layak membubarkan acara yang dibuka oleh Menkopolhukam, dihadiri oleh Menkumham, Kapolri, kapolda, sejumlah tokoh budayawan dan aktivis, juga kelompok korban Tragedi 1965 dan sebelum peristiwa 1965.
JAKARTA, KOMPAS — Isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia masih muncul dalam opini publik. Ini terjadi lantaran agenda rekonsiliasi tak berjalan lancar. Untuk itu, pemerintah harus melakukan upaya politik konkret agar beban sejarah ini tak berlarut-larut.
Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terhadap 1.203 responden periode 23-26 September 2020 menunjukkan, sebanyak 36 persen responden mengetahui pendapat tentang kebangkitan PKI. Dari total responden yang mengetahui pendapat ini, sebesar 38,7 persen di antaranya atau setara 14 persen populasi menyatakan setuju dengan pendapat tersebut. Angka ini relatif stabil dalam hasil suvei selama lima tahun terakhir.