Peretas Bjorka memasarkan data yang disebut catatan surat Presiden Jokowi. Mereka juga menggunggah data pribadi sejumlah pejabat tinggi negara. Pihak Istana membantah ada isi data penting istana yang bocor.

Dugaan peretasan terbaru terungkap dari unggahan di Twitter. Data personel Polri bisa dengan bebasnya diunduh. Padahal dari kejadian peretasan sebelumnya, sudah banyak data personel terekspose, bahkan diperjualbelikan.

Serangan siber bersifat lintas batas negara sehingga dalam penelusurannya pun perlu koordinasi yang baik antarnegara. Perlu disusun strategi nasional dalam pengimplementasian 11 norma siber.

Pelibatan pihak lain yang memiliki kecakapan dalam pengamanan sistem siber bisa jadi opsi untuk menambal kerentanan sistem siber instansi pemerintah sambil menanti penguatan sumber daya manusia, peralatan, dan regulasi.

Bisnis data yang didapat secara ilegal melibatkan orang ketiga. Mereka menjadi perantara untuk memastikan bisnis tersebut saling menguntungkan dan dapat dipercaya.

Meretas bukan sekadar tentang pelanggaran hukum karena merusak situs sasaran. Ada cerita yang kaya di balik itu semua, salah satunya adalah betapa besarnya potensi remaja Indonesia di dunia teknologi informasi.

Tiap instansi pemerintah daerah masih menerapkan standar keamanan situs yang berbeda. Situasi ini menjadi celah peretas membobol situs-situs pemerintah.

Peralatan dan kemampuan pegawai pemerintah belum mumpuni melawan serangan siber. Ini menjadikan mereka sasaran empuk peretasan. Niat baik untuk mempermudah layanan publik pun terganggu.