Setelah ditunggu lama, akhirnya DPRD DKI dan Pemprov DKI segera membahas raperda penanggulangan Covid-19. Rapat diawali pada Rabu besok dengan mendengarkan penjelasan dari Gubernur DKI Jakarta.

Bapemperda DPRD DKI Jakarta mendorong Pemporv DKI segera mengajukan raperda tentang penanganan Covid-19 di Ibu Kota. Dengan demikian, semua tindakan penanganan, penegakan, dan pengawasan PSBB berpayung hukum kuat.

DPRD DKI Jakarta mendorong inisiatif pembentukan perda tentang PSBB yang di dalamnya juga akan mengatur pemberian sanksi atau denda. Dengan perda, tindakan pengawasan dan penindakan akan berdasar hukum kuat.