Kompas.id

Penyelenggaraan Pemilu

Aplikasi e-voting dari BRIN sudah diterapkan dalam pilkades pada lebih dari 1.700 desa, perlu diperluas penggunaannya.

Bagikan

1.700 Pilkades Telah Manfaatkan E-Voting

Aplikasi e-voting dari BRIN sudah diterapkan dalam pilkades pada lebih dari 1.700 desa, perlu diperluas penggunaannya.

Bawaslu Soroti 20 Negara Rawan Saat Pemilu

Penyelenggaraan pemilu serentak Indonesia di luar negeri tak luput dari potensi kerawanan. Hal ini bisa menjadi peringatan dini bagi KPU untuk membuat regulasi dan memastikan keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

Politik & Hukum ·

Uji Materi Sistem Pemilu Terus Bergulir, KPU Tak Terpengaruh

KPU tetap menyiapkan pemilu dengan sistem proporsional terbuka. MK diminta pertimbangkan tahapan pemilu yang sudah berjalan. Perubahan sistem akan merepotkan peserta pemilu, terutama partai politik.

Politik & Hukum ·

DKPP Diharapkan Obyektif Tangani Dugaan Kecurangan Pemilu

DKPP diharapkan dapat menyusun data dan informasi yang sudah tersebar terkait dugaan kecurangan pemilu sebagai dasar untuk mengambil keputusan.

Politik & Hukum ·

KPU Klaim Laporan Masyarakat Sipil Sebagai Bahan Evaluasi

Komisi Pemilihan Umum menepis dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya pada tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Iklan

Diduga Langgar Etik, 20 Anggota KPU Pusat dan Daerah Dilaporkan ke DKPP

Sampai saat ini sudah 20 anggota KPU pusat dan daerah dilaporkan ke DKPP karena diduga melanggar etik penyelenggara pemilu. Mereka diduga terlibat dalam manipulasi verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu.

Politik & Hukum ·

Seleksi Serentak Dirancang Mulai Mei 2023, KPU Tunggu Payung Hukum

KPU telah merancang seleksi serentak penyelenggara pemilu daerah dimulai pada Mei 2023. Dengan demikian, diyakini tahapan krusial Pemilu 2024 tak terganggu.

Politik & Hukum ·

Pemerintah Kaji Bentuk Payung Hukum Pemilu akibat Pemekaran Papua

Pemerintah selaku pembentuk undang-undang masih mempertimbangkan bentuk payung hukum apa yang akan dibuat untuk merespons dampak pembentukan tiga daerah otonom baru di Papua terhadap Pemilu 2024.

Politik & Hukum ·

Anggaran dan Durasi Kampanye Disepakati

Sesuai kesepakatan pemerintah, KPU, dan DPR agar tahapan Pemilu 2024 dimulai pada 14 Juni, DPR memberikan dukungan anggaran pemilu sebesar Rp 76,6 triliun. DPR juga menyepakati durasi kampanye selama 75 hari.

Komisi II DPR Masih Terbelah Terkait Durasi Kampanye Pemilu 2024

Pembahasan durasi kampanye pada Pemilu 2024 akan kembali dibahas dalam rapat Komisi II DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu membahas Rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal, Selasa (7/6/2022).

Politik & Hukum ·

Iklan