Kompas.id

pengadilan tata usaha negara

Tahun 2014 Presiden Jokowi dan DPR pernah berjanji mengesahkan RUU Masyarakat Adat, tapi sampai saat ini tidak terwujud.

Bagikan

Pemerintah dan DPR Digugat karena Tak Tepati Janji Masyarakat Adat

Tahun 2014 Presiden Jokowi dan DPR pernah berjanji mengesahkan RUU Masyarakat Adat, tapi sampai saat ini tidak terwujud.

Perkuat Memori Banding Putusan Penundaan Pemilu, KPU Serap Masukan Pakar

Menurut rencana, besok, KPU akan mendaftarkan permohonan banding atas putusan PN Jakarta Pusat yang salah satunya berimplikasi pada penundaan Pemilu 2024.

Politik & Hukum ·

PTUN Jakarta Kabulkan Keberatan Apindo Atas Kenaikan UMP Jakarta

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Selasa (12/7/2022) mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta terkait kenaikan upah minimum provinsi 2022 yang ditetapkan Gubernur Anies Baswedan.

Pengadilan Dinilai Gagal Beri Terobosan Penegakan HAM

Pengadilan yang seharusnya mencari keadilan substantif malah mengafirmasi impunitas terhadap para pelanggar HAM masa lalu. Ini terlihat dari ditolaknya gugatan pengangkatan Mayjen Untung Budiharto sebagai Pangdam Jaya.

Politik & Hukum ·

Izin Lingkungan Dibatalkan PTUN Manado, Aktivitas PT TMS Harus Berhenti Sementara

PT Tambang Mas Sangihe diminta menghentikan segala aktivitas konstruksi yang sedang berlangsung setelah PTUN Manado mengabulkan gugatan masyarakat terhadap izin lingkungannya. Putusan belum ”inkracht”.

Iklan

Apindo: Revisi UMP DKI Jakarta 2022 Melanggar Aturan Pengupahan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai revisi penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 menyalahi aturan pengupahan karena ditetapkan sepihak tanpa melibatkan pengusaha dalam pengambilan keputusan.

Pemberhentian Dianggap Abaikan Presiden, 75 Pegawai KPK Tempuh Upaya Hukum

Dari 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan, 51 orang akan diberhentikan, sedangkan 24 orang akan dibina agar memenuhi syarat aparatur sipil negara. Pegawai KPK tersebut berencana menggugat keputusan itu.

Politik & Hukum ·

Iklan