Pengadilan Dinilai Gagal Beri Terobosan Penegakan HAM

Pengadilan yang seharusnya mencari keadilan substantif malah mengafirmasi impunitas terhadap para pelanggar HAM masa lalu. Ini terlihat dari ditolaknya gugatan pengangkatan Mayjen Untung Budiharto sebagai Pangdam Jaya.

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal Untung Budiharto (kanan) dan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran saat merilis pengungkapan terbaru kasus Khilafatul Muslimin di Jakarta, Kamis (16/6/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Pengadilan dinilai tidak mampu membuat terobosan progresif dalam menegakkan keadilan substansial untuk kasus pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan, pengadilan dinilai melanggengkan impunitas.

Hal ini disampaikan beberapa organisasi masyarakat sipil, Jumat (17/6/2022), menyikapi putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta yang menolak gugatan perlawanan atas pengangkatan Mayjen Untung Budiharto sebagai Pangdam Jaya, yang terdaftar dalam perkara nomor 87/PLW/2022/PTUN.JKT, Kamis (16/6/2022).