Eksistensi usaha mikro yang menjamur adalah salah satu indikator problem penciptaan lapangan kerja yang semakin serius.

Saat investasi jumbo tak lagi mampu menciptakan banyak lapangan kerja, sektor UMK kian diandalkan. Bergesernya tanggung jawab penyerapan tenaga kerja dari investasi berskala besar ke UMK perlu dilihat sebagai peringatan.

Tak cukup menunggu terobosan pemerintah, industri perlu berinisiatif mengembangkan sumber daya manusia. Dunia usaha pun meluncurkan pusat kajian dan agregator untuk mendorong strategi pengembangan SDM yang terarah.

Pada tahun 2013, setiap Rp 1 triliun investasi masih bisa menyerap hingga 4.594 tenaga kerja. Pada 2021, Rp 1 triliun investasi hanya mampu menyerap 1.340 orang. Efek UU Cipta Kerja dinilai belum signifikan.

Hilirisasi tambang meningkatkan daya saing dan kinerja ekspor, tetapi belum maksimal menyerap tenaga kerja. Karena itu, hilirisasi di luar sektor tambang yang lebih padat karya juga perlu menjadi perhatian.

Pemerintah kembali menambah utang yang sebagian dananya akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pekerja. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi di bidang transportasi mampu mengurangi pengangguran di Kupang dan Jayapura.

Pemerintah mengakui semakin sulit menarik investasi padat karya. Investasi sektor jasa masih mendominasi, investor di sektor manufaktur pun lebih memilih mengoptimalkan penggunaan teknologi ketimbang tenaga kerja.

Tantangan memajukan industri pengolahan tidak mudah. Saat ini, 99,7 persen industri manufaktur di Indonesia masih didominasi industri berskala kecil dan menengah yang menyerap hingga 15,63 juta tenaga kerja.