Sejumlah kalangan menolak usulan sejumlah fraksi partai politik untuk menambah jumlah pimpinan MPR periode 2019-2024, menjadi 8 hingga 10 orang. Mereka menilai usulan penambahan pemborosan, dan hanya untuk kepentingan bagi-bagi kekuasaan.

Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD untuk penambahan jumlah pimpinan MPR masih terus diupayakan oleh sejumlah fraksi partai politik. Namun, sejumlah fraksi, seperti PDI-P, kokoh menolak penambahan pimpinan tersebut. Pimpinan MPR diusulkan ditambah menjadi 8 hingga 10 pimpinan.