Revisi UU MD3 Segera Diselesaikan, Hasrat DPR Akan Kekuasaan Makin Kuat

Badan Legislasi DPR berkomitmen segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Revisi UU MD3 itu dinilai sebagai bentuk akomodasi hasrat politik DPR akan kekuasaan.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Suasana Rapat Paripurna DPR dengan agenda meminta tanggapan fraksi dan persetujuan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kompleks Gedung Palemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019). Pada paripurna tersebut, secara aklamasi semua fraksi dan anggota DPR menyetujui revisi terhadap dua UU tersebut. Tanggapan setiap fraksi atas usul RUU ini langsung diserahkan secara tertulis kepada pimpinan, atau tidak dibacakan di dalam rapat paripurna.

JAKARTA, KOMPAS - Badan Legislasi DPR berkomitmen segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Namun, sejumlah kalangan menilai, DPR terlalu ambisius. Penambahan kursi itu dinilai sebagai bentuk akomodasi hasrat politik DPR akan kekuasaan.

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas, Kamis (12/9/2019), mengatakan, Badan Legislatif DPR akan segera menyelesaikan revisi UU MD3. Aturan yang diubah di UU itu hanya terkait penambahan komposisi pimpinan MPR.