Perebutan Kursi Ketua MPR Masih Senyap

Pasca-pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), kontestasi pengisian jabatan Ketua MPR periode 2019-2023 masih sepi. Mekanisme pemilihan Ketua MPR dilakukan melalui musyawarah mufakat.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Suasana Rapat Paripurna DPR dengan agenda meminta tanggapan fraksi dan persetujuan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Pasca-pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), kontestasi pengisian jabatan Ketua MPR periode 2019-2023 belum tampak. Mekanisme pemilihan Ketua MPR dilakukan melalui musyawarah mufakat antarfraksi.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/9/2019), menjelaskan, pemilihan Ketua MPR periode 2019-2023 akan dilaksanakan melalui musyawarah mufakat dalam rapat MPR. Setelah jumlah pimpinan MPR bertambah, semua fraksi sudah terwakili. Oleh karena itu, paket pimpinan sudah tidak ada lagi.