Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
pemutakhiran data pemilih
Sampai Senin (26/2/2024), KPU belum menentukan jadwal pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia.
Bagikan
KPU Belum Tentukan Jadwal Pemilu Ulang di Malaysia
Sampai Senin (26/2/2024), KPU belum menentukan jadwal pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia.
Politik & Hukum
路
Jateng Mutakhirkan Data Pemilih, Petakan TPS Rawan, hingga Awasi Konten Medsos
Pemilu kian dekat, berbagai upaya pun dilakukan di Jateng untuk menjaga kekondusifan. Pemutakhiran data pemilih, pemetaan TPS rawan, sampai mengawasi konten medsos.
Nusantara
路
Jamin Hak Warga Negara, KPU Mesti Perbaiki Data Pemilih Luar Negeri
Migrant Care mencatat, terdapat selisih sekitar 7 juta jiwa antara pemilih riil dan pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap luar negeri.
Politik & Hukum
路
KPU Berencana Gunakan E-Coklit untuk Cek Daftar Pemilih Pemilu 2024
KPU diingatkan, penggunaan E-Coklit harus mendapat persetujuan sejumlah pihak yang berkepentingan. Jika tidak, lantas pihak yang keberatan menggugat dan gugatan dikabulkan pengadilan, bisa mengganggu tahapan pemilu.
Politik & Hukum
路
Data Kependudukan Tak Diberikan, Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Diupayakan
Pemutakhiran daftar pemilih oleh KPU terkendala karena ketiadaan pasokan data kependudukan dari Kemendagri. Padahal, UU Pemilu mengamanatkan, data kependudukan diberikan Kemendagri setiap enam bulan sekali.
Politik & Hukum
路
Iklan
Anggota Bawaslu RI Terpapar Korona, Sinyal Merah bagi Penyelenggaraan Pilkada
Terpaparnya anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo, berpotensi mengganggu kerja pengawasan dan penindakan atas pelanggaran yang terjadi dalam tahapan Pilkada 2020.
Politik & Hukum
路
Iklan