Penunjukan pejabat Kemendagri sebagai sekda untuk tiga provinsi baru di Papua dianggap masih dalam koridor yang memadai. Meskipun demikian, untuk pengisian jabatan lainnya tetap perlu utamakan orang asli Papua.

Tiga penjabat gubernur di daerah otonom baru di Tanah Papua mengaku sudah siap menjalankan program 100 hari pertamanya. Kemendagri berencana melantik sekda di tiga provinsi baru itu pada Selasa (15/11/2022).

Tokoh masyarakat hingga DPR berharap agar penjabat gubernur di Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan memprioritaskan penyediaan data untuk perencanaan program pembangunan dan pengentasan masalah kemiskinan.

Kendati memicu pro dan kontra, serta serangkaian penolakan, pembentukan daerah-daerah otonom baru di Papua diklaim sebagai aspirasi masyarakat bawah. Presiden Jokowi menyatakan, pemekaran untuk pemerataan pembangunan.

Pemerintah selaku pembentuk undang-undang masih mempertimbangkan bentuk payung hukum apa yang akan dibuat untuk merespons dampak pembentukan tiga daerah otonom baru di Papua terhadap Pemilu 2024.

Massa berunjuk rasa di kantor DPRD Mimika, Papua, Kamis (30/6/2022), menuntut Timika dijadikan ibu kota Provinsi Papua Tengah.

Melakukan pemekaran wilayah di daerah konflik dinilai bukanlah perkara yang mudah. Oleh karena itu, kebijakan tersebut seharusnya ditimbang secara komprehensif dengan waktu yang leluasa.

Pemerintah harus membangun paradigma baru dalam melakukan pendekatan pembangunan di Papua, buang rasa superioritas seolah Papua itu ruang kosong. Pemerintah pusat harus duduk bersama para pemangku kepentingan di Papua.