Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memblokir penyedia layanan sistem elektonik menuai banyak kritik dari masyarakat.

Menurut pertimbangan hakim konstitusi, pemutusan akses internet merupakan peran pemerintah  mencegah penyebarluasan informasi yang dilarang UU. Namun, dalam putusan ini dua hakim menyatakan pendapat berbeda.

Koalisi masyarakat sipil minta MK menyatakan pasal UU ITE yang mengatur pemblokiran internet untuk cegah informasi atau dokumen elektronik yang melanggar hukum bertentangan konstitusi. Namun, MK minta gugatan direvisi.

Publik bisa belajar dari pasca-putusan PTUN Jakarta yang menyatakan tindakan pemerintah memutus akses internet di Papua dan Papua Barat pada 2019 melanggar hukum. Publik bisa ikut mengawal uji pasal 40 UU ITE ke MK.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan, hingga Jumat (23/8/2019) malam, pemblokiran sementara akses layanan data seluler di Papua dan Papua Barat masih berlanjut. Kementerian akan membuka blokir akses jika kondisi di wilayah tersebut kembali normal.