Sebanyak 12,72 persen kepala rumah tangga merupakan perempuan. Sekitar 40 persennya tidak bekerja.

Perjuangan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan jender di berbagai bidang pembangunan hingga kini terus berlangsung. Perempuan mandiri secara ekonomi menjadi salah satu jalan untuk menghapus berbagai diskriminasi.

Respons pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 selama ini terbatas pada aspek ekonomi dan kesehatan. Ini membuat kelompok-kelompok rentan lainnya cenderung terabaikan.

Keterlibatan perempuan dalam berbagai program pembangunan di desa akan memberikan dampak signifikan. Namun, hingga kini belum banyak perempuan yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan karena didominasi laki-laki.

Dukungan keluarga dan lingkungan sekitar menjadi semangat bagi perempuan kepala rumah tangga mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Perempuan kepala keluarga miskin merupakan kelompok yang paling terdampak pandemi Covid-19. Karena itu, pemerintah harus memastikan, mereka masuk dalam daftar penerima bantuan sosial, agar mereka tidak terlewatkan.

Konstruksi perempuan berada di ranah domestik kian usang. Makin banyak perempuan bekerja, bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Namun, keberadaan perempuan sebagai kepala keluarga belum diperkuat dari aspek hukum.

Meskipun sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat, publik menaruh keprihatinan atas kondisi perempuan kepala keluarga atau pekka. Meskipun mandiri dan berdaya, para pekka ini masih harus melawan kemiskinan.