Definisi paten dalam UU Nomor 13 Tahun 2016 masih terbatas sehingga perlu diperluas agar selaras dengan internasional.

Elemen proteksi perlu diperkuat dengan kolaborasi demi melindungi hak kekayaan intelektual sehingga dapat meminimalisasi kasus pelanggarannya sekaligus mendorong komersialisasi.

Tekad mendorong pertumbuhan usaha kecil, apalagi dalam pemanfaatan HKI di kalangan usaha kecil ataupun usaha awal/rintisan, sebaiknya memang tak berhenti pada kebijakan. Perlu keberpihakan yang jelas dan konsisten.

Mahasiswa didorong untuk mempersiapkan diri menjadi wirausaha. Di tengah perkembangan teknologi digital sebagai perangkat yang semakin mempermudah usaha,memanfaatkan potensi ekonomi digital yang mencapai Rp 5.400 trliun.

Pemerintah Indonesia melakukan penyesuaian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang salah satunya agar keluar dari status "Priority Watch List" atau negara dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual berat.

Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pembatasan sosial berpengaruh terhadap proses ekonomi kreatif beserta upaya pengajuan permohonan pendaftaran ataupun pelindungan hak kekayaan intelektual.

Hak kekayaan intelektual mengandung unsur hak moral dan hak ekonomi. Banyak pencipta, penemu, penulis, dan penghasil karya lain yang tak mengedepankan hak ekonomi di atas hak moral atas ciptaannya, demi kemanusiaan.

Salah satu tujuan terbitnya UU Cipta Kerja adalah mempermudah kegiatan berusaha di Indonesia. Terdapat sebelas isu kemudahan berusaha dalam UU Cipta Kerja dibandingkan dengan aturan sebelumnya.