Antusiasme publik rendah menghadapi pilkada. Literasi terkait pilkada dan banyaknya paslon tunggal turut berpengaruh.

Koalisi gemuk masih mendominasi pilkada provinsi meski MK sudah melonggarkan ambang batas pencalonan di pilkada.

Putusan Mahkamah Konstitusi mempermudah syarat pencalonan di pilkada, membuka kesempatan parpol tanpa harus berkoalisi.

Putusan MK didukung publik. Sebaliknya, langkah DPR merevisi UU PIlkada yang mengabaikan putusan MK ditolak masyarakat.

Menurunnya citra KPK menjadi perhatian di Pemilu 2024. Komitmen para calon presiden ditunggu untuk pulihkan KPK.

Dari 10 putusan perselisihan hasil pilkada yang dibacakan MK kemarin, hanya satu permohonan yang dikabulkan sebagian. Lima permohonan ditolak dan empat tidak diterima.

Pola pembelaan KPU yang mengatakan permohonan tidak jelas cenderung banyak digunakan karena bisa menjadi celah bagi hakim MK untuk menolak permohonan sengketa calon di Pilkada 2020.

Para pemohon sengketa Pilkada 2020 ke Mahkamah Konstitusi masih memperbaiki permohonannya dan menambah alat bukti untuk membuktikan dalilnya. MK memberi waktu hingga 4 dan 5 Januari untuk pemohon mengajukan perbaikan.