Meski Fatia dan Haris divonis bebas, ancaman kriminalisasi dari jeratan pasal karet UU ITE dan KUHP baru masih ada.

Sejumlah pasal karet dalam UU ITE tak lagi berlaku setelah KUHP baru berlaku pada Januari 2026.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyayangkan konsistensi aparat penegak hukum untuk memedomani SKB Implementasi Pasal-pasal Karet UU ITE ataupun UU ITE secara proporsional.

Di negara yang majemuk seperti Indonesia, tak mudah definisikan ujaran kebencian. Mengingat rawan terjadi di tahun politik dan bisa memicu polarisasi, ujaran kebencian perlu diantisipasi menjelang Pemilu 2024 ini.

Safenet mencatat, kelompok prodemokrasi, seperti aktivis, jurnalis, dan pembela HAM, menjadi sasaran kriminalisasi menggunakan pasal karet dalam UU ITE. Sementara sampai saat ini revisi UU ITE belum juga dibahas di DPR.

Sejumlah langkah perlu diambil pemerintah sebagai antisipasi lambatnya proses penyelesaian revisi UU ITE. Ini penting supaya pasal karet di UU ITE tak terus memakan korban.

Pemerintah telah mengundang semua pihak terkait, termasuk korban UU ITE, kalangan masyarakat sipil, dan akademisi, dalam menyusun revisi UU ITE.

Menurut Mahfud MD, Presiden Jokowi menaruh harapan agar proses pembahasan revisi UU ITE di DPR berjalan lancar dan cepat. Pemerintah menargetkan revisi UU ITE dapat diselesaikan pada April 2022.