Sejak pertengahan Oktober lalu, Badan Aspirasi Masyarakat belum juga terlihat kerjanya. Urgensi badan baru yang dibentuk DPR 2024-2029 itu kembali dipertanyakan.

Reformasi legislasi bukan sebatas penyederhanaan jumlah undang-undang, tetapi menyangkut cara membuat undang-undang.

Disepakatinya jumlah kementerian jadi kewenangan presiden pada RUU Kementerian akan membebankan rakyat pada akhirnya.

Akan sia-sia berkoar tentang Generasi Emas 2045 apabila RUU Kesehatan tidak bisa menjadi produk legislasi yang berpandangan luas dan relevan menjawab tantangan kesehatan masyarakat di masa mendatang.

Menurut rencana, Komisi III dan pemerintah kembali membahas draf akhir RKUHP pada 21 November atau sehari sebelum mengadakan rapat terakhir untuk meminta pandangan fraksi.

Pembahasan RKUHP diharapkan menerapkan prinsip partisipasi publik bermakna. Ini berarti sosialisasi harus dilakukan melalui diskusi produktif, bukan paparan satu arah dari pembentuk undang-undang.

Hingga kini belum ada kepastian bahwa setiap masukan publik akan dibahas oleh pemerintah dan DPR pada pembahasan RKUHP. Sebab, pemerintah dan DPR yang akan menilai urgensi dan rasionalitas masukan tersebut.

Jangan takut dengan partisipasi. Partisipasi akan menjadi saluran politik yang baik sehingga ”kegaduhan” yang muncul adalah keramaian pendapat yang justru penting dalam demokrasi.