Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
papua barat daya
Pelanggaran administrasi dari Abdul Faris karena mengganti kepala kampung dan kampung jelang Pilkada 2024.
Bagikan
Pencalonan Dibatalkan, Cagub Papua Barat Daya Ajukan Banding ke MA
Pelanggaran administrasi dari Abdul Faris karena mengganti kepala kampung dan kampung jelang Pilkada 2024.
Nusantara
·
Para Penantang Golkar di Pilkada Papua Barat Daya 2024
Empat pasangan calon gubernur-wakil gubernur akan bersaing dengan Golkar sebagai partai penguasa di Papua Barat Daya.
Riset
·
”Mooring Buoy” Lindungi Periuk Warga Raja Ampat
”Mooring buoy” dipasang di Raja Ampat untuk menjaga ekosistem terumbu karang dan mencegah kerusakan laut oleh kapal.
Humaniora
·
Ajudan Wakapolres Sorong Ditemukan Gantung Diri di Rumah Dinas Atasannya
Polisi menyebut tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh Brigadir Dua RRN saat ditemukan di rumah dinas atasannya.
Nusantara
·
KPK Cegah Korupsi di Daerah Otonomi Baru, Bagaimana Caranya?
Hanya dalam sepuluh hari, KPK menemukan berbagai dugaan pelanggaran di Papua Barat Daya. Salah satunya, proyek mangkrak.
Politik & Hukum
·
Iklan
Mengikuti Tim KPK Menyisir Pungutan dan Pungli Miliaran Rupiah di Raja Ampat (Bagian 1)
Tata kelola Raja Ampat masih buruk. Salah satunya, masih banyaknya pungutan liar.
Politik & Hukum
·
KPK Ingatkan Jangan Ada Korupsi dalam Penyusunan Tata Ruang
Rencana detail tata ruang dibutuhkan karena memberikan kepastian. Tanpa kepastian, investor tak akan mau datang.
Politik & Hukum
·
Saat KPK Menemukan Persoalan Tata Kelola di Raja Ampat
KPK meminta ada perbaikan pariwisata Raja Ampat, seperti melakukan audit, pencocokan data, dan transparansi.
Politik & Hukum
·
Di Papua, KPK Ingatkan agar Jangan Sampai Ada Mantan Pejabat yang Masuk Penjara Lagi
KPK ingatkan jangan sampai ada lagi mantan pejabat yang dipenjara karena penggelapan aset dan korupsi APBD.
Politik & Hukum
·
Cegah Korupsi di Papua Barat Daya, KPK Libatkan Aparat Penegak Hukum Lain
Potensi korupsi di Papua Barat Daya cukup besar karena daerah otonomi baru yang belum ada lembaga pengawasannya.
Politik & Hukum
·
Lihat Lainnya
Iklan
