KPK Ingatkan Jangan Ada Korupsi dalam Penyusunan Tata Ruang

Rencana detail tata ruang dibutuhkan karena memberikan kepastian. Tanpa kepastian, investor tak akan mau datang.

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Direktorat Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan Satuan Tugas Penindakan melakukan rapat koordinasi penyusunan materi teknis rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Papua Darat Daya di Sorong, Selasa (9/7/2024).

SORONG, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk tidak melakukan korupsi dalam penyusunan tata ruang pascapembentukan daerah otonomi baru. Jangan sampai ada pemerintah daerah melegalkan sesuatu yang salah demi mendapatkan keuntungan pribadi.

Dalam rapat koordinasi penyusunan materi teknis Rencana Zonasi Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Papua Darat Daya, Kepala Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan Wilayah V KPK Dian Patria mengingatkan agar jangan ada permainan dalam penetapan tata ruang.