Publik layak berharap agar retret ini menjadi momentum meneguhkan komitmen antikorupsi.

Kegagalan pejabat dalam memberikan teladan akan merusak martabat pribadi sekaligus mencederai nilai-nilai budaya dan karakter bangsa.

Perjuangan melawan korupsi tidak boleh berhenti pada retorika atau jargon politik.

Masalah ini tidak hanya soal uang parkir, tetapi juga bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Medan diterapkan.

Dalam perkara pertanahan jalur litigasi, negara dominan keluar sebagai pemenang dan hampir tak pernah kalah.

Jangan sampai karena kepentingan sesaat dengan mudah membuat regulasi dengan mengabaikan perundang-undangan di atasnya.

Semoga ”Kompas” tetap menjadi salah satu pilar demokrasi serta setia mengemban amanat hati nurani rakyat.

Respons cepat Menkes ini patut diapresiasi dan layak dijadikan contoh kementerian/lembaga lain.