Dampak pajak karbon terhadap penerimaan hanya Rp 37,62 triliun, sementara dampak menurunkan emisi bisa jauh lebih besar.

Impelementasi pajak karbon yang punya peran korektif dalam pengurangan emisi melengkapi upaya sektor industri yang saat ini berada dalam tahap transisi penggunaan sumber energi yang lebih bersih dan terbarukan.

Mekanisme dan karakter perdagangan di bursa karbon yang berbeda dengan pasar modal membuat transaksi di bursa karbon terkesan sepi. Pemberlakuan pajak karbon nantinya dianggap dapat jadi perangsang transaksi di bursa.

Pintu pasar karbon di Indonesia sudah dibuka untuk memperjualbelikan aset berupa sertifikat penurunan emisi. Ada tujuh hal penting sebelum meramaikan lantai bursa, karena komoditas ini berbeda dengan efek yang biasa.

Pajak karbon memiliki peran korektif untuk meredam aktivitas perekonomian yang menimbulkan emisi karbon. Dukungan bersama sangat diperlukan untuk menyukseskan implementasi pajak karbon.

Indonesia dapat memfokuskan hasil dari penerapan mekanisme NEK untuk proyek-proyek pembangunan rendah emisi, seperti energi terbarukan.

Dalam perdagangan karbon, pembangkit defisit membeli emisi dari pembangkit surplus. Dari 99 PLTU, ada 500.000 ton CO2e emisi yang akan diperdagangkan atau yang surplus pada 2023, dari total potensi 20 juta ton CO2e.

Pajak karbon yang seharusnya diterapkan sejak 2022, diperlukan untuk memitigasi perubahan iklim. Apalagi, dalam G20 Presidensi Indonesia diteguhkan bahwa Indonesia berkomitmen mengurangi emisi karbon.