Belanja produk dalam negeri didorong untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan.

Potensi belanja pemerintah mencapai Rp 1.200 triliun. Produsen didorong sertifikasi TKDN dan produk masuk e-katalog.

Penggunaan produk dalam negeri akan dioptimalkan melalui mekanisme insentif dan sanksi. Di sisi lain, sejatinya penggunaan produk dalam negeri adalah cerminan komitmen pemerintah mengeksekusi regulasi bikinan sendiri.

Penentuan tunjangan kinerja akan memasukkan pembelian produk dalam negeri sebagai salah satu indikator. Semua instansi pemerintah ditarget belanja produk dalam negeri 95 persen dari pagu anggaran tahun ini.

Presiden Jokowi mengingatkan peran penting LKPP dalam mengelola serta mengendalikan pengadaan barang dan jasa di Tanah Air. Apalagi, lembaga tersebut mengelola dana hingga ratusan triliun rupiah.

Di tengah aksi demo, Presiden menerima Hipmi. Pesan di baliknya, semua kementerian dan lembaga didorong mendukung UMKM Indonesia. Upaya membela UMKM Indonesia dapat diwujudkan secara nyata dengan membeli produk mereka.

Pemerintah mendorong anggaran modal pemerintah pusat, daerah, dan BUMN lebih banyak dimanfaatkan untuk membeli produk dalam negeri. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi dapat terpacu.

Pemerintah memperkirakan potensi penggunaan produk dalam negeri tahun ini mencapai Rp 607 triliun atau sekitar 31 persen dari total APBN 2021. Optimalisasi belanja jadi salah satu cara mengejar target substitusi impor.