Presiden Ancam Sanksi Instansi Pemerintah yang Lebih Suka Barang Impor
Pemerintah mendorong anggaran modal pemerintah pusat, daerah, dan BUMN lebih banyak dimanfaatkan untuk membeli produk dalam negeri. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi dapat terpacu.
BADUNG, KOMPAS β Geram dengan kebiasaan pejabat menggunakan produk impor, Presiden Joko Widodo mengancam para menteri, kepala-kepala daerah, dan direktur utama BUMN dengan berbagai sanksi. Hukuman yang disiapkan berupa pemotongan dana alokasi khusus untuk daerah, pencopotan dari jabatan, hingga perombakan kabinet.
Ancaman sanksi dilontarkan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada para menteri, gubernur, bupati dan wali kota, serta direktur utama BUMN terkait Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (25/3/2022). Saat itu, Presiden mengingatkan bahwa APBN adalah uang rakyat sehingga semestinya digunakan untuk belanja produk-produk dalam negeri.