Obyek barang yang mengandung karbon atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon yang sama tidak dapat dikenai pungutan dua kali sekaligus, yakni pajak karbon dan PNBP pemanfaatan SDA.

Perlu pengaturan dan kebijakan yang ketat untuk mengendalikan jumlah penduduk dan menjaga lingkungan di IKN nanti. Ini penting untuk menjaga harmoni daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ideal.

Meski minyak sawit menjadi andalan komoditas ekspor di Indonesia, tata kelola sawit berkelanjutan belum berjalan dengan baik. Banyak persoalan yang harus segera dibenahi pemerintah dengan membenahi regulasi.

Pemerintah akan mengimplementasikan pajak karbon secara penuh baik melalui pembelian barang maupun aktivitas yang menghasilkan emisi karbon mulai 2025. Waktu tiga tahun agar dipakai untuk mempersiapkan ini dengan matang.