Kepercayaan publik terhadap KPU sedang hancur. Perlu ada percepatan pembenahan moral institusi demokrasi tersebut.

Rancangan Undang-Undang Sisdiknas tidak masuk Prolegnas Prioritas 2023. Ini momentum yang tepat bagi masyarakat, semua pemangku kepentingan pendidikan, untuk berkonsolidasi agar RUU Sisdiknas sesuai aspirasi masyarakat.

Permasalahan etik komisioner KPK bukan hanya persoalan pribadi dan persoalan moral individu, melainkan juga persoalan akut yang belum diselesaikan pemerintah saat ini, yakni pedoman baku uji kelayakan dan kepatutan.

Praktik pungli di sekolah saat ini dilakukan lebih rapi. Komite sekolah mengemas pungutan liar tersebut seakan-akan berdasarkan pada kesepakatan bersama antara pihak sekolah, komite sekolah, dan orangtua/wali murid.

Putusan Mahkamah Konstitusi atas pemohonan uji materi tentang remisi sama sekali tidak mengubah konsep pemberian remisi, termasuk untuk koruptor. Ketentuan pemberian remisi tetap mengacu PP Nomor 99 Tahun 2012.

Dalam putusan uji materi penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK, empat hakim konstitusi melakukan ”concurring opinion” atau memberikan alasan yang berbeda. Proses alih status pegawai KPK harus sesuai UU KPK.