Menu
Cari
Berlangganan
Masuk
Mobile App
Reward
Kompas Hari Ini
Baru
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
opini hafid abbas
Dari 423 lembaga pendidikan guru dan tenaga kependidikan, 324 LPTK tidak terakreditasi atau terakreditasi rendah. Mutu pendidikan guru harus diselamatkan untuk menghasilkan guru bermutu.
Bagikan
Mutu Guru, LPTK, dan ”Bologna Process”
Dari 423 lembaga pendidikan guru dan tenaga kependidikan, 324 LPTK tidak terakreditasi atau terakreditasi rendah. Mutu pendidikan guru harus diselamatkan untuk menghasilkan guru bermutu.
Opini
·
12 Juli 2023 · 09:00 WIB
Pemikiran Bung Karno dan Arah Kepemimpinan Perguruan Tinggi
Untuk mengakhiri kekisruhan kepemimpinan perguruan tinggi, marwah institusi perguruan tinggi harus dikembalikan sebagai komunitas masyarakat ilmiah, bukan komunitas politisi yang terbelah-belah.
Opini
·
15 Juni 2023 · 09:00 WIB
Paradoks Pengangkatan Sejuta Guru
Negara diharapkan sungguh-sungguh hadir untuk membenahi persoalan guru tidak secara parsial dan tambal sulam seperti yang terlihat selama ini, tetapi negara hadir membenahinya secara sistematis.
Opini
·
17 April 2021 · 06:02 WIB
Rapor Merah Pengelolaan Guru
Demi peningkatan mutu, keselamatan masa depan anak-anak kita, dan keselamatan hari depan kita bersama, negara diharapkan hadir mengelola pendidikan serta anggarannya secara baik. Juga membebaskan dari politik sempit.
Opini
·
11 Desember 2020 · 06:30 WIB
”Quo Vadis” Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035
Memetik pengalaman bangsa lain, semoga kelak pengelolaan pendidikan di Tanah Air dapat segera keluar dari beragam paradoks dan ketimpangannya, membenahi standardisasi, dan menjadi pemerata atas kesenjangan sosial.
Opini
·
27 November 2020 · 06:30 WIB
Iklan