Kompas.id

omnibus law perpajakan

Regulasi pajak dan retribusi daerah dalam RUU Cipta Kerja ”kering” otonomi. Penetapan tarif pajak dan retribusi yang berlaku secara nasional juga memperkecil ruang fiskal daerah.

Bagikan

Penyesuaian Pajak dan Retribusi, Daerah Bisa ”Kering” Otonomi

Regulasi pajak dan retribusi daerah dalam RUU Cipta Kerja ”kering” otonomi. Penetapan tarif pajak dan retribusi yang berlaku secara nasional juga memperkecil ruang fiskal daerah.

Pajak Jadi Daya Tarik, Penerimaan Berisiko Merosot

Pemerintah menambah daya tarik investasi lewat relaksasi perpajakan. Risiko penerimaan merosot diperhitungkan dalam APBN 2020 dan APBN 2021.

Pemerintah Bakal Pajaki Perusahaan Digital Asing

Rancangan omnibus law perpajakan memuat rencana memajaki perdagangan melalui sistem elektronik. Termasuk Pajak Penghasilan atas kegiatan melalui sistem elektronik oleh perusahaan asing.

Enam Substansi Pokok ”Omnibus Law” Perpajakan

”Omnibus law” Perpajakan bakal memuat enam substansi pokok yang sifatnya berupa tren reformasi perpajakan. Pemerintah menargetkan ”omnibus law” Perpajakan ini dapat diundangkan akhir 2020 atau paling lambat 2021.

Pemerintah Kebut Penyusunan Naskah Akademik ”Omnibus Law”

Undang-undang ”omnibus law” atau sapu jagat diharapkan menjadi solusi penyederhanaan aturan di Indonesia. Karena itu, pemerintah sedang menyelesaikan naskah akademik dan draf dua rancangan undang-undang itu.

Politik & Hukum ·

Iklan

”Omnibus Law” dan Reformasi Pajak

Ikhtiar membangun sistem perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel adalah wujud kesetiaan kita pada visi para pendiri bangsa, yakni Indonesia maju, adil, dan sejahtera.

Iklan