UU yang disebut-sebut sebagai ”game changer” itu belum ampuh mengatasi kendala investasi, justru menggerus daya beli.

Pembahasan ”omnibus law” kesehatan atau RUU Kesehatan tidak boleh mengulang ”omnibus law” Cipta Kerja yang waktunya singkat dan terkesan dipaksakan. Partisipasi publik yang bermakna harus diutamakan.

Meski secara matematis jumlah dokter mencukupi untuk mengisi puskesmas di seluruh Indonesia, kenyataannya ratusan puskesmas tak memiliki dokter dan mempunyai fasilitas terbatas.

Memperingati Hari Buruh Sedunia, buruh dari berbagai daerah berunjuk rasa di Kantor Gubernur Jawa Timur . Salah satu tuntutan adalah penolakan pengesahan Perppu Cipta Kerja.

Sejak zaman kolonial ada dinamika hubungan pemerintah dan organisasi dalam kewenangan mengatur sektor kedokteran di Indonesia. Dengan RUU Kesehatan Omnibus Law diharapkan pendulum kewenangan pemerintah lebih diperkuat.

Ikatan Dokter Indonesia dinilai terlalu memonopoli praktik kedokteran dengan berdasarkan pada undang-undang kesehatan yang lama. Maka, perlu RUU Kesehatan untuk menyesuaikan dengan kondisi dunia kesehatan saat ini.

DPR mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing yang berpraktik di Indonesia harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan medis dalam negeri. Kualitas SDM Kesehatan lokal juga harus ditingkatkan agar selevel dunia.