Baru 5,8 persen dari 64,19 juta UMKM di Indonesia yang telah memiliki nomor induk berusaha hingga menyebabkan rendahnya kepemilikan sertifikat halal dan SNI. Pemerintah mencoba mengatasinya lewat integrasi izin.

Kementerian Investasi menyatakan telah membagikan sekitar 14.000 nomor induk berusaha (NIB) kepada pelaku usaha mikro dan kecil perorangan tahun ini. Pelaku usaha diharapkan kian mudah mengakses modal dan fasilitas lain.

UMKM di Lampung terus didorong untuk mengurus nomor induk berusaha (NIB). Selain menjadi penanda legalitas usaha, NIB juga bisa memudahkan pelaku UMKM untuk mendapatkan akses permodalan dari perbankan.

Kementerian Investasi akan memburu calo pembuatan nomor induk berusaha melalui sistem ”online single submission” atau OSS. Para penyedia jasa tersebut dinilai memberatkan pelaku usaha kecil.

Nomor induk berusaha membuka akses pelaku UMKM pada kredit perbankan serta program pemerintah. Namun, baru 1,5 juta UMKM yang memiliki nomor induk berusaha.

Sekitar 20.300 usaha mikro kecil menengah di Surabaya, Jawa Timur, perlu segera mengurus perizinan sehingga pasang surut usaha terpantau dan bermanfaat untuk rencana program intervensi dari pemerintah.