Di negara hukum, semua warga seharusnya taat hukum. Di Indonesia belum terwujud karena main hakim sendiri terus terjadi.

Dengan sedih harus diutarakan bahwa ”negara hukum” atau ”rechtsstaat” itu mengalami kerusakan dari dalam dirinya.

Fundamental hukum itu tidak terletak pada bahan hukum (”legal stuff”), sistem hukum, hukum positif, tetapi pada perilaku manusia. Sungguh, tak elok jiwa bangsa yang sakit, cinta harta, terus dibiarkan sebagai gaya hidup.

Hukum seharusnya dibuat untuk menyeimbangkan situasi antara penguasa dan warga biasa. Namun, konsepsi awal tentang negara hukum itu buyar dengan adanya fakta-fakta politik tentang pembuatan hukum.

Sejak 2015, awal pemerintahan Presiden Jokowi, hingga saat ini, skor Indeks Negara Hukum Indonesia menunjukkan stagnan, hanya naik 0,01 poin. Ini mengindikasikan negara hukum belum menjadi kebijakan prioritas pemerintah.

Apakah kita masih percaya akan negara hukum di negara ini? Ataukah negara hukum diam-diam memang sudah tergantikan dengan negara kekuasaan, yang sudah diingatkan jauh-jauh hari oleh ”founding fathers” kita?

Kita menginginkan hukum yang menentukan eksistensi dari kekuasaan dan hukum dibuat untuk melindungi kepentingan seluruh masyarakat, bukan kepentingan penguasa atau elite.

Mahkamah Konstitusi diharapkan bisa cepat memutus perkara uji materi terkait alih status pegawai KPK menjadi ASN. Ada yang masih menaruh harapan MK bisa memberi solusi, tetapi juga tak sedikit yang kini skeptis pada MK.