Impelementasi pajak karbon yang punya peran korektif dalam pengurangan emisi melengkapi upaya sektor industri yang saat ini berada dalam tahap transisi penggunaan sumber energi yang lebih bersih dan terbarukan.

Perdagangan karbon diharapkan mampu mengakselerasi keterlibatan swasta dalam menerapkan teknologi yang mampu mereduksi emisi karbon pada unit-unit usahanya.

Negara dengan sisa kuota karbon yang relatif banyak seperti Indonesia dapat memperoleh pendanaan dari perdagangan karbon global sehingga berguna untuk program aksi iklim atau investasi mereduksi emisi karbon.

Tantangan peningkatan nilai tambah industri sawit bukan dimulai dari ekspansi lahan, melainkan pada upaya mendorong produktivitas tandan buah sawit. Lompatan produktivitas perlu dukungan teknologi dan inovasi.

Membangun Indonesia dengan pendekatan ”blue economy” harus diawali dengan upaya pengurangan sindrom yang terjadi. Jangan sampai kita mengklaim berhasil tetapi kemiskinan masih membersamai nelayan dan masyarakat pesisir.

Pemerintah menargetkan bebas dari emisi karbon pada 2060. Perusahaan berbasis energi bersih dan terbarukan mulai dilirik oleh perusahaan investasi untuk prospek jangka panjang.

Badan Meteorologi Dunia (WMO) menegaskan bahwa tahun 2022 sebagai tahun terpanas selama enam tahun terakhir. Diperkirakan tren pemanasan global akan terus berlanjut hingga beberapa tahun ke depan.

Penyelenggaraan nilai ekonomi karbon perlu diiringi dengan peta jalan dan kepastian dalam penerapan pajak karbon. Sebab, sampai saat ini pemerintah belum tegas dan terus menunda penerapan pajak karbon.