Presiden Joko Widodo punya waktu tiga tahun tersisa untuk menyelesaikan utang penyelesaian 13 kasus pelanggaran HAM.

Penyidik ”ad hoc” dinilai dapat mengatasi mandeknya penanganan kasus pelanggaran HAM berat 1998. Sebab, unsur penyidik ”ad hoc” itu tidak hanya Jaksa Agung, tetapi juga masyarakat sipil.

Satu Data Indonesia ditargetkan selesai antara September 2019 dan Desember 2019. Ini akan menyatukan data-data yang kini masih tersebar di instansi-instansi pemerintahan.