Menu
Cari
Mobile App
Kirim Opini
Kompaspedia
Gerai
Institute
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
narapidana korupsi
Aturan masa jeda bagi bekas narapidana korupsi yang ingin berkontestasi di pilkada dinilai bisa jadi acuan untuk pemberlakuan aturan serupa bagi calon anggota legislatif di Pemilu Legislatif 2024.
Bagikan
Adopsi Pengaturan Masa Jeda Bekas Narapidana Korupsi di Pileg 2024
Aturan masa jeda bagi bekas narapidana korupsi yang ingin berkontestasi di pilkada dinilai bisa jadi acuan untuk pemberlakuan aturan serupa bagi calon anggota legislatif di Pemilu Legislatif 2024.
Politik & Hukum
·
Kala JC Masih Diincar demi Remisi...
Dihapusnya syarat wajib justice collaborator untuk peroleh remisi oleh MA disambut baik kalangan pengacara kasus korupsi. Meskipun untuk penyidikan, kemauan terdakwa menjadi JC dapat membuka ”kotak pandora” korupsi.
Politik & Hukum
·
KPK Harapkan Remisi Pertimbangkan Masukan Penegak Hukum
MA cabut dan batalkan PP No 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang persulit koruptor dapat remisi. KPK harapkan ada pertimbangan sebelum remisi diberikan aparat hukum.
Politik & Hukum
·
Perkecil Peluang untuk Korupsi
Kejahatan korupsi sulit hilang dari Tanah Air karena selama ini berbagai kenyamanan diberikan kepada koruptor. Tidak heran jika para koruptor ini tidak pernah tertunduk takut saat ditangkap aparat penegak hukum.
Riset
·
Ratu Atut dan Napi Korupsi Lain Mengikuti Penyuluhan Antikorupsi
Penyuluhan antikorupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang, Banten,
Fotografi
·
Iklan
Utak-atik Aturan Narapidana Khusus
Presiden Joko Widodo telah menegaskan tidak akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Namun, DPR sepertinya tak kehilangan akal. Peraturan coba dicabut melalui RUU Pemasyarakatan.
Politik & Hukum
·
Ditjen Pemasyarakatan Akan Awasi Penggunaan Izin Setya Novanto
Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ade Kusmanto mengonfirmasi temuan masyarakat terkait keberadaan Novanto di sebuah restoran di kawasan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.
Politik & Hukum
·
Iklan
