Komnas HAM merekomendasikan moratorium liga sebagai buntut Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang dan ratusan korban luka-luka. Rekomendasi dikhawatirkan berujung pada sanksi FIFA seperti pada tahun 2015.

Di luar Papua, kebijakan moratorium pemekaran masih berlaku. Hal ini sekaligus memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengevaluasi seluruh usulan pemekaran yang ada sambil menunggu kebijakan moratorium dicabut.

Serikat Petani Kelapa Sawit berharap moratorium sawit berlanjut untuk memperpanjang momentum penyelesaian persoalan deforestasi. Apabila moratorium tak diperpanjang, petani juga mengkhawatirkan dampak surplus pasokan.

Kemampuan daerah pemekaran menghasilkan pendapatan asli daerah masih rendah. Sementara ketergantungan terhadap dana dari pusat masih tinggi. Dalam kondisi tersebut, korupsi marak terjadi.

Setengah dari jumlah luasan izin perkebunan sawit yang telah dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jambi belum terealisasi. Banyak perusahaan yang belum melaksanakan rencana kerjanya secara optimal.

Denda ganti rugi materil dinilai belum menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan lahan. Pencabutan izin dan merstorasi kembali lahan yang terbakar dinilai mampu memberikan efek jera terhadap konsesi pembakar lahan.

Kemendikbud terus mendorong kementerian dan lembaga terkait agar menyetujui usulan penggunaan dana alokasi umum yang merupakan transfer anggaran pendidikan dari APBN untuk pemberian gaji guru honorer.

Evaluasi izin-izin pemanfaatan hutan dan lahan sesuai moratorium hutan primer dan lahan gambut di Kalimantan Tengah dinilai lambat. Kondisi tersebut menjadi salah satu pemicu konflik lahan di masyarakat.