Evaluasi Izin Lambat, Konflik Lahan Berlanjut
Evaluasi izin-izin pemanfaatan hutan dan lahan sesuai moratorium hutan primer dan lahan gambut di Kalimantan Tengah dinilai lambat. Kondisi tersebut menjadi salah satu pemicu konflik lahan di masyarakat.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F06%2FDSC04274_1561698116.jpg){kind=logo}
Direktur Walhi Kalteng Dimas Novian Hartono menyampaikan orasi di depan Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (28/6/2019).
PALANGKARAYA, KOMPAS — Evaluasi izin-izin pemanfaatan hutan dan lahan sesuai moratorium hutan primer dan lahan gambut di Kalimantan Tengah dinilai lambat. Kondisi tersebut menjadi salah satu pemicu konflik lahan di masyarakat.
Hal itu disampaikan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng Dimas Novian Hartono saat unjuk rasa di Palangkaraya, Kamis (18/7/2019). Pada saat yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Direktur Jenderal Perkebunan Kasdi Subagyono mengunjungi Palangkaraya untuk meluncurkan program 500 juta bibit perkebunan gratis kepada masyarakat.