Keberadaan IKN memunculkan rasa tidak aman bagi komunitas masyarakat adat karena mereka telah mengalami konflik agraria.

Dari pengalaman konflik Proyek Strategis Nasional Pulau Rempang, Presiden harus memberikan instruksi supaya kriteria dan seleksi atas PSN dilakukan secara selektif, transparan, dan akuntabel.

Kelompok rentan memiliki hak politik yang sama seperti warga negara lain, tetapi memiliki kapasitas yang lemah sehingga negara harus hadir memenuhi hak politik mereka.

Seleksi calon komisioner Komnas HAM periode 2022-2027 menjadi sangat krusial. Para komisioner yang terpilih nanti akan menentukan hitam putihnya wajah Komnas HAM di mata publik nasional dan internasional.

Komnas HAM dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya termasuk pengkajian dan penelitian, bersifat mandiri, tidak di bawah presiden sebagai kepala pemerintahan. Karena itu semestinya mendapat dukungan secara optimal.

Komitmen pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia harus terus dikawal. Selama 2021, pelanggaran hak asasi manusia masih saja terjadi. Akses masyarakat atas keadilan masih harus terus ditingkatkan.