Konflik Pulau Rempang dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional
Dari pengalaman konflik Proyek Strategis Nasional Pulau Rempang, Presiden harus memberikan instruksi supaya kriteria dan seleksi atas PSN dilakukan secara selektif, transparan, dan akuntabel.
Ilustrasi
Pulau Rempang mendadak menjadi perhatian publik nasional dan internasional karena bentrok antara ribuan masyarakat setempat dan aparat gabungan pada 7 September 2023. Bentrok terjadi karena aparat gabungan memaksa mengukur lahan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City yang akan memakai seluruh wilayah pulau seluas sekitar 16.500 hektar tersebut. Di akhir periode Presiden Joko Widodo, saatnya melakukan evaluasi secara terbuka dan menyeluruh atas PSN karena berbagai konflik agraria yang ditimbulkannya.
Komnas HAM pada Januari-Agustus 2023 menerima 692 aduan konflik agraria, termasuk akibat Proyek Strategis Nasional (PSN). Pihak yang paling banyak diadukan atau diduga pelaku adalah korporasi atau perusahaan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, badan usaha milik negara, dan kepolisian. Sektor yang paling banyak menyebabkan konflik agraria adalah pertanahan dan infrastruktur, termasuk pembangunan PSN. Hak asasi yang paling banyak diduga dilanggar adalah hak atas kesejahteraan.