Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melaporkan dugaan aliran dana Rp 400 miliar dari pertambangan ilegal kepada tim pemenangan pasangan capres-cawapres.

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia melaporkan dugaan oknum eksportir yang melanggar ketentuan ekspor minyak sawit mentah atau CPO. MAKI menduga bukan tidak mungkin terjadi kongkalikong antara pengusaha dan oknum pejabat.

Dinilai tidak memiliki kedudukan hukum, gugatan praperadilan yang diajukan MAKI dan LP3HI terkait dengan pencarian ”king maker” dalam kasus Joko Tjandra ditolak hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

MAKI mengajukan praperadilan atas sikap KPK yang menghentikan supervisi kasus Joko Tjandra. Janji KPK mengungkap ”king maker” di kasus itu pun terbengkalai. MAKI berjanji ungkap bukti terkait ”king maker” di pengadilan.