Presiden Prabowo Subianto pada awal pemerintahannya menghadapi tantangan berat berupa terus menurunnya kualitas demokrasi dan juga beratnya pemberantasan korupsi.

Setelah Pilpres dan Pileg 2024, masyarakat sipil mesti memperkuat peran rakyat sebagai aktor utama demokrasi.

Sivitas akademika terus menyerukan keselamatan demokrasi. Sementara itu, Forum Rektor Indonesia menyerukan pemilu damai.

Ketidaknetralan aparat dikhawatirkan akan mendegradasi kepercayaan serta menimbulkan keraguan atas kredibilitas dan legitimasi proses serta hasil pemilu.

Kampanye digital memiliki berbagai manfaat yang signifikan dalam mempromosikan partisipasi demokratis dan menghubungkan kandidat dengan pemilih. Namun, kampanye digital yang menghalalkan segala cara harus dihentikan.

Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto mengungkapkan, Presiden seharusnya netral dalam pemilu. Sebab, posisi presiden dapat berdampak pada kualitas pemilu yang jujur dan adil.

Manipulasi opini publik dengan memanfaatkan sentimen identitas di media sosial tidak hanya terjadi pada pelemahan KPK, tetapi juga Pilpres 2019. Sangat mungkin pola yang sama juga akan dipraktikkan dalam Pemilu 2024.

Identitas seperti agama, ideologi, dan etnis menjadi ”rumput kering yang mudah terbakar” menjelang pemilu. Masyarakat perlu mewaspadai politik identitas untuk menghindari kekerasan dan diskusi yang tidak produktif.