Junta militer Myanmar mengurangi masa hukuman Aung San Suu Kyi dan U Win Myint masing-masing enam dan empat tahun. Tindakan ini dipandang sebagai kosmetik belaka.

Pelapor Khusus PBB untuk Urusan Hak Asasi Manusia di Myanmar mendesak Indonesia dan ASEAN mengubah pendekatan dalam menyelesaikan krisis Myanmar. Perkembangan akhir-akhir ini dinilai telah membahayakan ASEAN.

Sempat mengajak para pemimpin ASEAN berlayar naik pinisi, Presiden Jokowi menegaskan kesatuan ASEAN sangat penting untuk berlayar dengan tujuan sama. Salah satunya, tak boleh ada yang ambil manfaat dari konflik Myanmar.

Presiden Jokowi menuturkan, kesatuan ASEAN diperlukan untuk merumuskan langkah-langkah ke depan. Hal ini berkaitan dengan belum adanya kemajuan signifikan dari implementasi lima poin konsensus.

Sidang Dewan Keamanan PBB soal isu Myanmar akan memberikan gambaran terbaru posisi negara-negara kuat, terutama China dan Rusia, terkait krisis di Myanmar.

Tantangan bagi Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 dan semua negara anggota ASEAN adalah mendorong langkah lanjutan dan merangkul semua pihak terkait di Myanmar supaya pelaksanaan lima poin konsensus ASEAN bisa berjalan.

Para pemimpin ASEAN sepakat memberi ultimatum kepada Myanmar, dengan memberi jalan bagi ”pembekuan de facto” negara itu di ASEAN. Mereka juga sepakat membuka komunikasi dengan kelompok-kelompok oposisi di Myanmar.

Para menteri luar negeri ASEAN mengakui Lima Poin Konsensus ASEAN tidak dijalankan oleh junta militer Myanmar. Mereka membahas langkah berikutnya.