Pelapor Khusus PBB Desak Indonesia-ASEAN Ubah Pendekatan dalam Krisis Myanmar

Pelapor Khusus PBB untuk Urusan Hak Asasi Manusia di Myanmar mendesak Indonesia dan ASEAN mengubah pendekatan dalam menyelesaikan krisis Myanmar. Perkembangan akhir-akhir ini dinilai telah membahayakan ASEAN.

KOMPAS/MAHDI MUHAMMAD

Pelapor Khusus PBB untuk Urusan HAM di Myanmar Thomas Andrews memberikan penjelasan hasil kunjungannya selama beberapa hari di Indonesia, di Jakarta, Rabu (21/6/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia, sebagai Ketua Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara tahun 2023, dan negara-negara anggota ASEAN lainnya didorong mengubah pendekatan dalam menyelesaikan situasi di Myanmar. Sejak bergejolak pada Februari 2021, dimulai dengan kudeta militer terhadap pemerintahan sipil, krisis di negara itu semakin tidak menentu dan makin menyengsarakan rakyatnya.

Perubahan pendekatan tersebut dilakukan dengan lebih tegas meminta pertanggungjawaban junta militer atas pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan yang terus terjadi, dan tindakan mengabaikan pelaksanaan lima poin konsensus yang telah disepakati bersama oleh para pemimpin ASEAN.