Jurnalis lingkungan dihadapkan tantangan membuat berita mudah dicerna, hingga ancaman kekerasan, dan intimidasi.

Implementasi Perpres Hak Cipta Penerbit harus mengutamakan prinsip keadilan, transparan, dan akuntabel.

Kasus kekerasan dan ancaman terhadap jurnalis berulang kali terjadi. Untuk memperluas bantuan hukum kepada insan pers dan masyarakat, LBH Pers mengaktifkan layanan konsultasi hukum gratis secara virtual.

Gelombang protes dari berbagai lapisan masyarakat tidak cukup kuat menggugah pemerintah dan DPR untuk menghapus sejumlah pasal bermasalah dalam RUU KUHP. Beberapa di antaranya berpotensi mengancam kebebasan pers.

Kasus kekerasan terhadap wartawan terus meningkat. Ketika wartawan diserang, masyarakat juga menerima akibatnya karena kebebasan berekspresi dan akses informasi terkikis.

Analisis LBH Pers pada 1.563 produk hukum yang diterbitkan KLHK, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian ESDM menunjukkan keterbukaan informasi publik terkait isu lingkungan hidup belum banyak difasilitasi.

Pasal-pasal karet dalam UU ITE telah menjadi ancaman nyata yang merusak kebebasan pers. Revisi total UU ITE harus dilakukan dengan mencabut pasal-pasal karet tersebut. Pers seharusnya dikecualikan dalam UU ITE.

The media industry is under pressure from the Covid-19 pandemic and the development of digital platforms. In response to this, the government has promised a fair economic system and rules of the game.